tribunwarta.id – Pemerintah telah mengesahkan Aturan Gula Garam Lemak 2024 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Aturan ini bertujuan membatasi konsumsi Gula, Garam, dan Lemak (GGL) guna menekan angka penyakit tidak menular yang terus meningkat. Namun, kebijakan tersebut justru memicu kekhawatiran luas dari kalangan legislatif dan pelaku industri makanan dan minuman.
Isi dan Tujuan Aturan GGL 2024
Melalui aturan ini, pemerintah mengatur batas maksimal kandungan GGL dalam produk pangan olahan dan siap saji. Selain itu, PP 28/2024 juga mewajibkan pelabelan informasi kandungan GGL secara transparan pada setiap kemasan.
Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan pola makan sehat dan mendorong produsen agar lebih bertanggung jawab dalam formulasi produk mereka. Dengan begitu, diharapkan prevalensi obesitas, hipertensi, dan diabetes dapat ditekan secara signifikan.
Respons Legislator dan Dunia Usaha
Meskipun berniat baik, Aturan Gula Garam Lemak 2024 langsung memunculkan pro dan kontra. Banyak anggota DPR menilai bahwa kebijakan ini terlalu tergesa-gesa dan belum melibatkan konsultasi menyeluruh dengan pelaku industri.
Di sisi lain, asosiasi pengusaha mengungkapkan kekhawatiran terhadap potensi dampaknya terhadap daya saing produk lokal. Mereka menilai bahwa proses reformulasi produk akan memakan biaya besar dan waktu yang panjang. Beberapa pelaku UMKM bahkan merasa tertekan dengan kewajiban baru yang dinilai memberatkan, khususnya dalam hal pelabelan nutrisi.
Perlu Strategi Pendekatan Bertahap
Para pengamat gizi dan kebijakan publik menyarankan agar implementasi Aturan Gula Garam Lemak 2024 dilakukan secara bertahap. Menurut mereka, pendekatan kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan regulasi ini.
Selain itu, diperlukan edukasi yang masif kepada masyarakat agar perubahan pola makan bisa terjadi secara alami dan berkelanjutan. Tanpa dukungan penuh dari semua pihak, kebijakan ini berisiko tidak efektif dan justru menimbulkan resistensi sosial.
Kesimpulan: Seimbang antara Kesehatan dan Ekonomi
Aturan Gula Garam Lemak 2024 mencerminkan upaya serius pemerintah dalam membangun masyarakat yang lebih sehat. Namun, respons kritis dari legislatif dan pelaku usaha menunjukkan bahwa kebijakan ini membutuhkan penyesuaian agar bisa diterima semua pihak.
Langkah selanjutnya sebaiknya difokuskan pada dialog terbuka, penyusunan panduan teknis yang jelas, serta pemberian insentif kepada pelaku industri yang berkomitmen menjalankan reformulasi produk. Hanya dengan pendekatan inklusif, aturan ini dapat berjalan efektif tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi dan keberlangsungan usaha kecil.
📌 Baca Juga : Prabowo Temui Jenderal AS Bryan Fenton di Jakarta
