Tarif Donald Trump: Apakah Ini Rumah Kartu yang Legal?
Tarif Donald Trump Baru-baru ini, 13 negara bagian menggugat pemerintah federal mengenai program tarif ‘Hari Pembebasan’, dan tanda-tanda awal menunjukkan bahwa mereka bisa menang. Apa artinya bagi dunia kripto?
Pada hari Rabu, Presiden AS Donald Trump menyarankan keluarga untuk mengurangi pemberian hadiah tahun ini. Ditanya mengenai program tarifnya, sang presiden berkata, “Seseorang mengatakan, ‘Oh, rak akan kosong.’ Nah, mungkin anak-anak hanya akan mendapatkan dua boneka alih-alih 30 boneka, dan mungkin dua boneka itu akan sedikit lebih mahal.”
Namun, toko mainan tempat boneka-boneka itu dijual mungkin memiliki pendapat berbeda.
Awal pekan ini, Mischief Toy Store di St. Paul, Minnesota, bergabung dengan sejumlah bisnis kecil Amerika lainnya yang menggugat presiden atas rencana tarif daruratnya.
Sepanjang bulan April, serangkaian gugatan yang dipimpin oleh 13 negara bagian semakin menantang program ambisius Trump. Keberhasilan atau kegagalannya sangat bergantung pada kebijakan yudisial dan hukum konstitusi Amerika Serikat yang telah berlangsung selama ratusan tahun.
Dasar Hukum Tarif Trump
Ketika Trump pertama kali mengumumkan program tarif ambisiusnya, banyak yang bertanya-tanya, Mengapa ia diizinkan melakukan ini? Mungkin jawabannya adalah ia tidak diizinkan. Kekuasaan presiden untuk memberlakukan tarif secara sepihak tidak berakar pada kekuasaan konstitusional Artikel II jabatan presiden, melainkan merupakan delegasi wewenang dari Kongres.
Pasal I Konstitusi AS membentuk Kongres, dan Bagian 8 mendelegasikan wewenang untuk “menetapkan dan mengumpulkan pajak, bea, pungutan, dan cukai.” Selama sebagian besar sejarah AS, ini adalah apa yang dilakukan Kongres—melalui serangkaian program tarif dengan nama yang berwarna-warni seperti Tariff of Abominations 1828, Dingley Tariff 1897, hingga Smoot-Hawley Tariff yang terkenal pada tahun 1930.
Pada saat itu, Smoot-Hawley dipandang sebagai salah satu penyebab kehancuran Depresi Besar. Sebagai akibatnya, penggunaan tarif oleh Kongres dianggap sebagai tindakan politik yang merusak, memicu perubahan.
Pada awal 1930-an, Presiden Franklin Delano Roosevelt mendorong legislasi yang memberikan kekuasaan kepada kantor presiden untuk merundingkan tarif. Ia berpendapat bahwa tarif telah merusak perekonomian dan ia seharusnya memiliki wewenang untuk menguranginya.
Namun, RTAA bukanlah hukum yang digunakan Trump sekarang. Tarifnya adalah unilateral, bukan timbal balik, dan memerlukan undang-undang baru untuk melahirkan kebijakan tersebut.
Seperti Lalat ke Madu
Segera setelah tarif Trump diumumkan, gugatan mulai bermunculan. Banyak kelompok perdagangan dan pemain besar yang memilih untuk tidak terlibat dalam proses ini karena takut pembalasan dari pemerintahan. Namun, California menjadi negara bagian pertama yang menggugat pada 16 April, dan seminggu kemudian, 12 negara bagian lainnya bergabung.
Ada dua argumen hukum yang dapat diajukan terhadap tarif Trump: (1) IEEPA tidak memberi wewenang kepada presiden untuk menerapkan program tarifnya, dan (2) tidak konstitusional bagi IEEPA untuk mendelegasikan wewenang yang sangat luas kepada presiden.
Proyeksi untuk Kripto
Saat pertarungan tarif ini berkembang, proyeksi untuk kripto masih tidak pasti. Salah satu keanehan dari tarif adalah bahwa tarif hanya berlaku untuk barang dan bukan layanan atau produk digital. Hal ini membuat aset kripto—yang tidak berwujud, tanpa batas, dan sering melalui entitas luar negeri—terluar dari jangkauan hambatan perdagangan tradisional.
Saat pasar terguncang oleh kebijakan Trump, Bitcoin mengakhiri bulan April dengan kenaikan 14%. Jika Trump diizinkan untuk melanjutkan kebijakan perdagangan sewenang-wenang dan mengikuti keinginan Peter Navarro untuk mengubah Amerika Serikat menjadi negara terisolasi, ini bisa menjadi validasi akhir untuk memaksa cryptocurrency menjadi alat perdagangan internasional.
